Indra Pomi Minta Budget Sharing Lebih Besar dari Pemprov Riau

SURATKABARGENTA.ID (PEKANBARU) - Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi mengakui merealisasikan program Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC), sebuah kerja berat. Ini tidak lepas dari belum stabilnya kondisi keuangan Pemko Pekanbaru. 

"Jadi memang perjuangan untuk UHC sangat berat. Makanya untuk tahun depan kita harus tetap menjaga keseimbangan (anggaran), jangan sampai tahun depan kita tak mampu UHC," ungkap Indra, usai menerima Penghargaan UHC dari Pemprov Riau bersempena Rakor Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau di SKA Co-Ex Pekanbaru, Senin (31/7/2023).

Oleh karena itu, ke depan ia meminta budget sharing lebih besar dari Pemerintah Provinsi Riau. Pada 2023 budget sharing yang diberikan provinsi hanya untuk 83 ribu orang dari total 169 ribu warga Pekanbaru yang didaftarkan sebagai penerima UHC.
"Sisanya, itu pemerintah kota. Kita 86 ribu. Ini kita butuh uang Rp 41 miliar lebih. Untuk itu, kita berharap provinsi bisa menaikan budget sharing, sehingga kita tetap bisa UHC tahun depan," harap Indra Pomi.

Ia juga menginginkan adanya kontribusi dari perusahaan swasta yang beroperasi di Kota Bertuah guna menyukseskan UHC. "Begitu juga dengan dukungan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) dan semua elemen yang bisa membantu kita menstabilkan Pekanbaru dalam hal UHC," ujarnya.

Sebab, lanjut Indra, dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, Pemko Pekanbaru tak bisa bergerak sendiri menjalakan berbagai program yang disusun untuk kepentingan warga di Kota Pekanbaru. Salah satunya JKPB yang baru dilaunching pada 28 Juli kemarin.

"Tetapi kita butuh dukungan semua pihak, provinsi dan lain-lain. Kemudian kita juga terus berkoordinasi dengan Pusdatin (Pusat Data dan Teknologi Informasi) terkait data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) kita. Makin banyak yang masuk DTKS, maka makin sedikit biaya yang kita tanggung, karena sudah masuk JKN," jelas Indra Pomi.

"Kemudian kita juga butuh kepedulian dari masyarakat. Jadi yang sudah terdaftar (di BPJS Kesehatan), itu jangan sampai nunggak (iurannya). Kalau nunggak, itu akan mempengaruhi keaktifan dari BPJS yang ada di Kota Pekanbaru," tegasnya.
Di sisi lain, lanjutnya, jumlah penduduk cenderung meningkat. Kemudian pertumbuhan ini tentunya akan mempengaruhi persentase jumlah batas yang dikover di UHC.

Menurut Indra juga perlu diperhatikan aktivasi kepesertaan BPJS di masyarakat yang mestinya di atas 75 persen. "Mungkin banyak yang mendaftar BPJS tapi tidak aktif. Nah ini yang perlu kita dorong terus. Untuk hal itu, mestinya kita perlu kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Riau," sebutnya.(zed)