‘’Tongkat Musa’’ untuk Menteri Bahlil, Optimalisasi MyPertamina Jaga Distribusi BBM

‘’Tongkat Musa’’ untuk Menteri Bahlil, Optimalisasi MyPertamina Jaga Distribusi BBM

Laporan Fithriady Syam, suratkabargenta.id

MEMBEDAH bahan bakar minyak (BBM) tanah air laksana menyaksikan ombak laut Natuna, Kepulauan Riau. Ada dinamika pasang-surut. Saat ini, gelombang lagi tinggi. Harga minyak dunia tembus US$100/barel. Subsidi BBM oleh pemerintah membesar. Bisa jadi masalah krusial, defisit APBN. Di lain sisi, masyarakat makin pening bahkan naik tensi. Antrean ‘’mengular’’ di banyak SPBU tanah air. Pagi, siang, hingga tengah malam. Stok Solar atau Biosolar dan Pertalite selalu kosong. Ini saat genting, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang otak-atik subsidi APBN, Pertamina sedang mencari cara stabilitas distribusi BBM. Solusinya ‘’Tongkat Musa’’. Mengapa begitu?

Arah angin berputar, sekarang situasinya berbeda. Ada perang, geopolitik, konflik kawasan menguat dan transisi energi membuat pasar semakin tidak sederhana.

Saat ini, masalah kita bukan lagi sekadar, bagaimana minyak keluar dari sumur? Masalah sudah bergeser menjadi bagaimana energi sampai kepada rakyat dan industri tanpa pernah putus.

Minyak di Kampung Migas

Provinsi Riau punya realita dan nostalgia yang indah di sektor minyak dan gas bumi (migas). Dikenal jadi salah satu daerah penopang utama energi nasional. Produksi minyak di kampung migas ini sekitar 131.040 hingga 151.550 barel per hari (BOPD).

Angka tersebut memberi kontribusi 24 hingga 30 persen terhadap total produksi minyak nasional. Karena itu, Riau dinilai memiliki posisi strategis dalam menjaga pasokan energi Indonesia.

Selain itu, keberadaan Kilang Pertamina RU II Dumai turut memperkuat peran di sektor energi. Kilang ini memiliki kapasitas pengolahan sekitar 170.000 barel per hari atau setara 16,5 persen dari total kapasitas pengolahan nasional.

Letak Riau yang berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan Singapura, menjadikan provinsi ini salah satu pusat distribusi energi dan ekspor komoditas strategis. Posisi geografis ini dinilai semakin memperkuat peran Riau sebagai kampung migas dalam mendukung ketahanan energi dan pertahanan negara.

Cuma saja, fakta ini laksana catatan di atas pasir pantai. ‘’Dirusak’’ air dengan kenyataan yang banyak ditemui saat ini di rantau Riau.

Penulis coba mengambarkan situasi lapangan yang kini ada. Antrean BBM terus terjadi. Bukan sekali-dua, sudah berlangsung sejak Juni 2026. Banyak pihak mempertanyakan peran stakeholder terkait. Kondisi ini sudah menimbulkan keresahan.

M Pradikta, warga Kecamatan Binawidya Pekanbaru mengeluhkan antrean panjang setiap kali mengisi BBM. "Macetnya itu bikin susah. Sampai ke jalan raya," katanya saat antre di SPBU Jl Arifin Ahmad.

Dia bingung, mengapa kondisi ini sering terjadi? Dia anggap kuota BBM seolah dibatasi. Sebab, katanya, kalau tidak dibatasi, mana mungkin kendaraan antre sampai memakan badan jalan. Tambah lagi cerita horor yang terus berkembang, ada permainan mafia yang membuat BBM ini sulit didapatkan. Entah iya, entah tidak.

Turut bingung anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Faisal Islami. Dia mempertanyakan peran Pertamina dalam situasi ini.

"Hampir tiap hari, pagi, siang, malam sudah ada mobil dan truk-truk antre mau isi Solar. Ada yang sudah lama antre tapi tidak kebagian. Sampai rela menginap mereka. Tentu kita bertanya-tanya, sebenarnya ada apa?" ujar Faisal.

Kata dia lagi, kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Selain menyulitkan pengemudi truk, banyak yang menggantungkan hidup. Distribusi kebutuhan pokok, sayur mayur banyak dipasok dari provinsi tetangga. Belum lagi, dampak bagi usaha transportasi darat, sungai dan laut. Antrean yang mengular hingga ke jalan juga mengganggu aktivitas masyarakat dan kelancaran lalu lintas.

Faisal mengaku heran karena antrean terus berulang hampir setiap hari, tanpa tahu akar persoalannya. Solusi harus dicari dan bukan membiarkan masyarakat menghadapi situasi ini.

"Kondisi ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Jujur kita muak juga melihat itu tiap hari. Begitu terus dibiarkan tak ada perubahan, yang ada makin parah. Jangan bikin masyarakat kecewa," tegasnya. Alamaaak.

Wakil rakyat ini minta pihak terkait melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Pengawasan dan pemeriksaan penting agar persoalan antrean tidak terus berulang tanpa kejelasan.

"Mau sampai kapan antrean BBM ini berakhir? Masyarakat butuh kepastian. Jangan sampai kendaraan sudah mengantre lama, sampai-sampai mutar cari SPBU, tapi ujung-ujungnya tidak mendapatkannya. Kalau memang ada persoalan, segera dicari solusi," pintanya.

Kondisi ini, mendiskripsikan penampakan di puluhan SPBU di Kota Pekanbaru yang menjadi ibu kota Provinsi Riau. Jangan tanya lagi, apa kenyataan yang terjadi di 11 kab/kota lainnya. Kondisinya sama, kalau tak mau disebut lebih parah.

DPRD Provinsi Riau ternyata ‘’naik tensi’’ juga. Mereka memanggil Pertamina dan beberapa pihak membahas antrean panjang kendaraan di SPBU yang makin meluas.

Anggota Komisi IV DPRD Riau, Syamsuri Daris mengatakan bahwa sudah mendengarkan langsung keluhan masyarakat.  Menurutnya, kondisi ini seyogianya tidak terjadi di Riau. Pasalnya, Riau merupakan daerah penghasil minyak, namun malah mengalami kelangkaan minyak. Karena itu, pemerintah harus segera mencarikan solusi.

"Ini akan mengganggu aktivitas dan mempersulit penghasilan masyarakat. Dan kalau kita lihat, memang ini banyak menjadi tanda tanya," ungkapnya.

Mengatasi kelangkaan ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengajukan penambahan kuota BBM jenis Solar dan Pertalite.

Kepala Dinas ESDM Riau Ismon mengatakan usulan penambahan kuota Solar yang diajukan sebanyak 99.700 Kilo Liter (KL). Sedangkan penambahan Pertalite sebanyak 99.556 KL.

“Telah mengajukan kuota tambahan BBM. Tapi hingga saat ini masih menunggu persetujuan dari pusat dalam hal ini BPH Migas. Pengajuan penambahan ini kan ada kaitannya dengan APBN juga. Makanya kami masih menunggu, sembari terus berkoordinasi. Informasi yang kami dapatkan pembahasan dilakukan akhir September,” tambahnya.

Dia menegaskan, koordinasi dan monitoring terhadap distribusi BBM terus dilakukan guna memastikan kebutuhan masyarakat Riau dapat terpenuhi. Karena itu, masyarakat diminta tidak panik.

"Kami mengharapkan masyarakat untuk tenang, karena distribusi telah dijalankan secara optimal dari Pertamina dan itu akan selalu ditingkatkan," katanya.

Ditelisik lebih jauh, ternyata ada variabel besar di luar kendali pemerintah daerah, yakni kekuatan finansial negara untuk subsidi BBM.

Kondisi ini menjadi sinyal atau alarm bagi masyarakat Riau. Jika APBN dianggap tidak memadai oleh BPH Migas, Riau harus bersiap menghadapi skenario terburuk, kelangkaan BBM makin menjadi-jadi, di tengah tingginya permintaan jelang akhir tahun 2026 ini.

Pajero ke ‘’Lain Hati’’

Tiba-tiba saja, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terlihat cemas. Kepada awak media di Jakarta, dia mengambarkan situasi terkini untuk menghadapi era global dan melonjaknya harganya minyak dunia. Dia meminta masyarakat yang mampu untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi.

Menurut Bahlil, BBM subsidi diperuntukan bagi masyarakat yang memang berhak menerima bantuan pemerintah.

"Saudara-saudara kita yang mampu, yang memakai mobil bagus, ya tolonglah, subsidi ini kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ujar Bahlil lembut pertengahan September lalu.

Menteri Bahlil menjelaskan, harga minyak dunia sudah menembus lebih dari US$100 per barel. Ini turut memengaruhi penyesuaian harga BBM nonsubsidi di dalam negeri.

Selain itu, Bahlil menyoroti praktik penyalahgunaan BBM subsidi. Berdasarkan temuan kepolisian, terdapat kendaraan yang tangkinya dimodifikasi agar mampu menampung BBM dalam jumlah besar.

"Ada (tangki dimodifikasi, red) yang 700 liter, ada yang 1 ton, kemudian diisi dengan mobil Pajero, apa, segala macam. Jadi itu yang membuat salah satu penyebab antrean," ujarnya.

Bahlil mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar seluruh bentuk pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi segera ditertibkan.

Kementerian ESDM, lanjutnya, terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi.

"Arahannya harus segera kita tertibkan. Pemerintah itu kan regulator. Implementasi di lapangan itu kan adalah Pertamina. Jadi saya melakukan koordinasi terus dengan Pertamina," sebut Bahlil lagi.

Ditelisik lebih dalam, apa yang terjadi saat ini tidak terlepas dari langkah pemerintah yang sudah beberapa kali menyesuaikan harga BBM. Terakhir, Pertamina menaikkan harga bahan bakar nonsubsidi per 1 September 2026 lalu.

Sebenarnya dampak ini sudah bisa diprediksi sejak beberapa bulan lalu, ketika harga berubah. BPH Migas mencatat konsumsi Solar subsidi naik hingga 15,10 persen pada Agustus 2026 yang disebabkan kenaikan harga Solar nonsubsidi dan peningkatan aktivitas logistik.

“Dari sisi monitoring penyaluran BBM untuk minyak Solar, itu juga kenaikannya cukup signifikan,” ujar Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI.

Wahyudi menyampaikan rata-rata penyaluran Solar subsidi sebelum terjadinya kenaikan harga Solar nonsubsidi, seperti Dex Series adalah 50.624 kiloliter (KL) per hari. Akan tetapi, setelah harga Solar nonsubsidi naik pada 18 April 2026 lalu, terjadi lonjakan.

Periode 18 April hingga 4 Mei 2026, konsumsi Biosolar tercatat sebanyak 50.745 KL per hari, naik 0,24 persen dengan selisih 121 KL per hari apabila dibandingkan dengan rata-rata penyaluran sebelum kenaikan.

Kemudian, Mei 2026, kenaikan konsumsi Biosolar kembali terjadi, yakni sebanyak 52.685 KL per hari, naik 4,07 persen dengan selisih 2.061 KL per hari apabila dibandingkan dengan rata-rata penyaluran sebelum kenaikan harga.

Tren kenaikan juga terus terjadi pada 1–10 Juni yakni 56.521 KL, naik 11,65 persen dibandingkan sebelum kenaikan harga Solar nonsubsidi. Kemudian pada 10 Juni–1 Juli (56.827 KL, naik 12,25 persen); 1 Juli–1 Agustus (57.963 KL, naik 14,50 persen); serta rata-rata Agustus sebesar 58.271 KL (naik 15,10 persen).

“Kenaikan yang tinggi di Agustus. Ini khusus Solar dan kami terus melakukan proses dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat secara baik, karena faktor ekonomi juga terjadi indikasi peningkatan,” ucap Wahyudi.

Dia mencatat, terdapat aktivitas logistik yang meningkat, baik ekspor maupun impor untuk didistribusikan kepada masyarakat. Selain itu, peningkatan penggunaan Solar juga disebabkan kebutuhan sektor produktif.

“Sektor perdagangan tumbuh 6,39 persen year to date, serta akomodasi makanan-minuman tumbuh 10,6 persen, serta pertanian juga mengalami pertumbuhan 3,8 persen,” kata Wahyudi lagi.

Pertumbuhan sektor produktif itulah yang kemudian mendorong kenaikan konsumsi Solar bersubsidi, selain disparitas harga dengan nonsubsidi.

Soal kenaikan harga ini, VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan penyesuaian mengacu pada formula yang ditetapkan pemerintah, dengan mempertimbangkan sejumlah indikator.

"Penyesuaian ini mempertimbangkan, antara lain, harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, dan faktor-faktor relevan lainnya termasuk daya beli masyarakat," katanya awal September lalu.

Penyesuaian harga, nyaris tak banyak reaksi. Sebab harga bahan bakar bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, harganya tetap sama seperti bulan lalu.

"Penyesuaian harga ini tidak mengubah komitmen Pertamina Patra Niaga untuk menjaga kualitas produk dan memberikan layanan terbaik kepada konsumen," ujarnya.

Lebih jauh, Kitty menyebut harga bahan bakar Pertamina tidak seragam di seluruh Indonesia. Perbedaan dipengaruhi, antara lain, oleh wilayah pemasaran dan komponen pajak daerah.

Di wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, dia menjelaskan bahwa terjadi kenaikan harga tipe Pertamax Turbo dari Rp19.100 per liter menjadi Rp20.450 per liter.

"Kemudian terjadi juga kenaikan harga Pertamina Dex dari Rp22.100 menjadi Rp26.300 per liter, serta Dexlite dari Rp20.550 menjadi Rp24.750 per liter," katanya.

Sementara itu, beberapa SPBU masih mempertahankan harga bulan sebelumnya, yaitu Pertalite Rp10.000 per liter, Pertamax Rp16.650 per liter, dan Biosolar (subsidi) Rp6.800 per liter.

Selisih yang cukup jauh ini menyebabkan adanya pola pikir di masyarakat untuk selalu mengkonsumsi BBM subsidi, walaupun antrean padat-merayap. Diam-diam, kondisi ini mendorong sebagian masyarakat pengguna beralih ke ‘’lain hati’’. Kondisi ini terlihat dari banyaknya Pajero, Fortuner, Innova yang ikut barisan pengantre.

‘’MyPertamina’’ Jaga Distribusi dan Perkuat Pengawasan

Hari jadi tiga dekade PT Patra Logistik berlalu begitu saja. Memasuki usia 30 tahun pada akhir Agustus 2026, tidak ada tiup lilin dan potong tumpeng berlebihan. Apa pasal?

Tiba-tiba per 1 September 2026 pemerintah menaikan harga minyak nonsubsidi lagi. Akibatnya gejolak distribusi terjadi untuk BBM subsidi.

Sebagai Subholding Downstream PT Pertamina Patra Niaga, Patra Logistik terus mengembangkan layanan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan kegiatan distribusi energi. Kini, perusahaan ini mengelola lebih dari 4.000 unit mobil tangki untuk mendukung distribusi BBM dan LPG sebagai bagian dari layanan logistik energi.

Direktur Utama PT Patra Logistik, Yock Yorlando, mengatakan bahwa perusahaan memiliki komitmen penuh dalam menjalankan bisnis logistik energi.

”Selama 30 tahun, banyak hal yang sudah dilalui dan dipelajari. Kami akan terus memperbaiki hal-hal yang menjadi bagian dari pekerjaan kami, baik dari sisi operasional, sistem, teknologi maupun kompetensi SDM. Harapannya, kami dapat terus memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan khususnya distribusi BBM,” ujarnya.

Balik ke tensi dan drama antrean di SPBU tadi. Disorot terus menerus soal kekurangan BBM di Riau, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut angkat bicara.

Letak Provinsi Riau yang berada di jalur strategis Jalan Lintas Timur, Lintas Barat Sumatera juga menyebabkan tingginya aktivitas kendaraan dari luar daerah yang melakukan pengisian BBM di sejumlah SPBU di wilayah ini.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, mengatakan Pertamina terus melakukan berbagai langkah antisipasi agar peningkatan kebutuhan tidak berdampak.

"Ada pergeseran konsumsi dari sebagian pengguna BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Ditambah tingginya aktivitas kendaraan yang melintasi jalur strategis Sumatera. Karena itu, kami terus mengoptimalkan penyaluran agar kebutuhan energi masyarakat, khusus di Provinsi Riau, tetap dapat terpenuhi dengan baik," ujarnya.

Sebagai bentuk antisipasi, Pertamina telah meningkatkan realisasi penyaluran BBM di Bumi Melayu ini.

Hingga pekan ke-2 September 2026, realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) tercatat meningkat sekitar 27% dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) tercatat meningkat 14% dibandingkan dengan April 2026.

Peningkatan penyaluran ini sebagai upaya mengakomodasi meningkatnya kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan masyarakat Riau tetap memperoleh layanan energi secara optimal.

Pertamina terus monitoring stok dan penyaluran BBM, memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat, seperti BPH Migas, pemerintah daerah, Hiswana Migas, serta aparat penegak hukum guna memastikan distribusi berjalan optimal.

"Kita harap masyarakat tidak melakukan pembelian BBM berlebihan, karena stok dan penyaluran BBM di Riau sesuai kebutuhan dan terus dioptimalkan," ujarnya.

Menjawab situasi yang terus terjadi, Pertamina juga membentangkan kondisi ini saat rapat kerja bersama DPRD Riau.

"Pertamina mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan oleh seluruh elemen. Hal ini menjadi perhatian kami untuk terus melakukan evaluasi terhadap penyaluran BBM dan memastikan tata kelola dan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," ujar Fahrougi lagi.

Sepanjang 1 Januari hingga 3 September 2026, Pertamina Patra Niaga telah melakukan pembinaan kepada lebih dari 900 SPBU di seluruh wilayah operasional.

Apabila terbukti terdapat pelanggaran, akan memberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari peringatan tertulis, skorsing, hingga pemutusan hubungan usaha. Perusahaan juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mendorong penindakan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi.

Selain pengawasan di lapangan, Pertamina terus menjaga distribusi melalui penggunaan QR Code Subsidi Tepat pada inovasi aplikasi MyPertamina untuk mendukung penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat yang berhak. Tidak terbayangkan, apabila inovasi ini tidak ada, terganggu atau shutdown. Pertamina berhasil menjaga dan mengoptimalkan diri. Walau, beberapa peneliti masih melihat ada kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaanya.

Pengamat Kebijakan Energi, Direktur PUSKEPI sekaligus Koordinator Asosiasi Pengamat Energi Indonesia (APEI), Sofyano Zakaria, menilai masyarakat perlu memahami secara jelas pembagian kewenangan antar instansi dalam pengelolaan BBM subsidi.

“Pertamina Patra Niaga adalah badan usaha yang menjalankan penugasan operasional penyediaan dan pendistribusian BBM. Pertamina bukan pihak yang secara bebas menentukan kuota BBM subsidi nasional maupun menetapkan sendiri alokasi suatu daerah,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah bersama DPR RI memiliki peran dalam menetapkan kebijakan dan anggaran subsidi melalui APBN. Selanjutnya, dalam kegiatan hilir, BPH Migas mempunyai mandat berdasarkan UU Migas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan penyediaan serta pendistribusian BBM, termasuk mengatur dan menetapkan ketersediaan serta distribusinya.

“Jadi harus dibedakan. Pemerintah menetapkan kebijakan dan volume distribusi dalam kerangka APBN, BPH Migas mengatur dan menetapkan alokasi serta mengawasi distribusinya, sedangkan Pertamina menjalankan penyaluran sesuai penugasan dan ketentuan yang diberikan,” jelasnya.

Sofyano menegaskan, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam pengawasan distribusi di wilayahnya, sementara aparat penegak hukum mempunyai kewenangan melakukan penindakan apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan atau pelanggaran hukum.

Dalam pembagian pengawasan yang diurus BPH Migas, Polri yang menjalankan fungsi penegakan hukum, sedangkan pemerintah daerah turut melakukan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi di wilayahnya.

Karena itu, jika terjadi antrean panjang atau kekurangan BBM subsidi di Riau, Kaltim dan beberapa daerah lainnya, menurut Sofyano, persoalannya harus diperiksa berdasarkan rantai kewenangan tersebut.

“Pertanyaan pertama, bukan mengapa Pertamina mengurangi pasokan, tetapi apakah alokasi yang ditetapkan memang sesuai kebutuhan daerah, bagaimana realisasi penyalurannya, apakah terjadi lonjakan konsumsi, gangguan distribusi, atau penyalahgunaan? Ini harus diperiksa secara data,” katanya.

Jika ternyata tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, maka BPH Migas dan pemerintah harus melakukan evaluasi dan mengambil langkah sesuai kewenangannya. Pertamina tidak semestinya dijadikan pihak yang harus menentukan sendiri perubahan kuota.

“Kalau diperlukan penyesuaian alokasi, lakukan melalui mekanisme regulator. Jangan operator dibebani kewenangan yang bukan kewenangannya,” tegas Sofyano.

Dia meminta BPH Migas dan Kementerian ESDM segera memberikan penjelasan terbuka mengenai kuota BBM subsidi, realisasi penyaluran, kebutuhan aktual serta penyebab terjadinya antrean.

Menurutnya, keterbukaan penting agar masyarakat, pemerintah daerah, ormas dan LSM memperoleh informasi yang sama dan tidak terjadi kesimpangsiuran.

“Semua pihak mempunyai tugas masing-masing. Pemerintah membuat kebijakan, BPH Migas mengatur dan mengawasi, Pertamina melaksanakan penugasan distribusi, pemerintah daerah membantu pengawasan di wilayah, dan APH menindak apabila ada pelanggaran hukum. Pembagian ini harus dipahami masyarakat,” ujar Sofyano lagi.

Dia berharap persoalan antrean BBM di beberapa wilayah di Indonesia tidak berkembang menjadi saling menyalahkan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, transparansi dan pengawasan.

“BBM subsidi adalah uang negara dan hak masyarakat yang berhak menerima. Karena itu, yang harus dicari adalah penyebab masalah dan instansi yang sesuai kewenangannya harus segera bertindak,” pungkasnya.

Usir Hantu dan Mafia BBM Pakai ‘’Tongkat Musa’’?

Pengamat ekonomi yang juga dosen Universitas Riau (Unri), Dahlan Tampubolon, menilai fenomena ini bukanlah antrean biasa. Menurutnya, ini price ceiling dimana pemerintah patok harga jual Biosolar di SPBU di bawah harga pasar.

"Pemerintah memang ingin membantu rakyat dengan menahan harga tetap murah. Tapi teori ekonomi bilang, kalau harga ditahan di bawah titik keseimbangan, yang terjadi pasti permintaan melonjak tapi pasokan terbatas. Makanya antreannya panjang sekali," ujar Dahlan.

Dahlan menjelaskan, saat ini terjadi ketidakcocokan antara pasokan yang direncanakan pemerintah pusat dengan kebutuhan riil di lapangan. Meskipun Pemprov dan Pertamina mengklaim kuota aman dan sudah menambah pasokan di atas 20 persen, faktanya Riau masih kekurangan sekitar 99.700 KL Bio Solar. Kebutuhan ini melonjak akibat musim panen sawit dan meningkatnya arus logistik di Pekanbaru.

"Kuotanya kaku, tapi kebutuhan di lapangan itu elastis. Jadi ya jebol," jelasnya.

Dahlan juga menyoroti masalah salah sasaran dalam penyaluran solar subsidi. Menurutnya, solar subsidi seharusnya diperuntukkan bagi truk logistik, bus rakyat, dan nelayan. Namun, di lapangan, mobil-mobil mewah seperti merk Pajero, Innova dan Fortuner ikut mengantri.

"Ini namanya moral hazard. Mereka sebenarnya mampu beli Dexlite, tapi karena solar subsidi jauh lebih murah, mereka ikut antre. Ini memanfaatkan celah lemahnya pengawasan MyPertamina. Akibatnya, subsidi yang harusnya untuk orang miskin, malah dinikmati orang kaya. Kuota cepat habis," tegasnya.

Dampak dari antrean panjang ini membawa dampak yang luas. Dahlan menghitung, sopir truk yang mengantri 6-10 jam kehilangan kesempatan untuk mengangkut sawit. Jika satu trip angkutan bernilai Rp800 ribu, maka kerugian akibat antrean bisa mencapai angka tersebut, belum termasuk biaya makan dan rokok selama menunggu.

"Kerja 25 hari, cuma 18 hari efektif. Dapur pun terganggu," sebutnya.

Selain itu, ada pula dampak negatif bagi pihak ketiga atau negative externality. Toko, ruko, dan warung kopi di sekitar SPBU ikut merugi karena akses jalan tertutup truk, debu tebal, dan macet. Pembeli enggan datang, sehingga pendapatan mereka menurun drastis.

"SPBU untung karena ramai, tapi tetangga sekitar justru buntung," kata Dahlan.

Antrean yang memakan badan jalan juga menciptakan efek bottleneck. Jalan yang seharusnya bisa dilalui 1.000 kendaraan per jam, hanya mampu menampung 300 kendaraan. Ini menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat karena waktu terbuang, BBM terbuang sia-sia, dan produktivitas kota menurun. Belum lagi, banyak ditemui di setiap SPBU, parit aliran air di tepi jalan banyak yang runtuh akibat tekanan muatan truk.

Lebih jauh, dia membedah kelangkaan barang subsidi yang  memicu perilaku mencari keuntungan (rent-seeking). Dahlan menyebut, ada oknum yang sengaja mengantre, menampung Solar dalam jerigen, lalu menjualnya kembali ke industri dengan harga nonsubsidi. Selisih harga yang besar menjadi insentif bagi praktik nakal ini.

"Makanya Disperindag sampai harus sidak, bawa polisi dan kejaksaan karena ada indikasi penimbunan. Selama selisih harga Solar subsidi dan industri masih jauh, praktik ini akan terus ada," paparnya.

Dahlan menilai, langkah Pemprov Riau dan Pertamina yang hanya menambah pasokan 20 persen dan menjanjikan stok aman hanyalah kebijakan reaktif. Menurutnya, yang dibutuhkan adalah koreksi mekanisme harga dan perbaikan sistem targeting.

"Kalau kuota tidak ditambah permanen dan pengawasan tidak digital beneran, drama ini akan tayang ulang setiap tahun saat peak logistik," ujarnya.

Dia mengusulkan beberapa solusi, antara lain segmentasi pasar yang tegas, truk dan bus boleh pakai Solar subsidi, mobil pribadi mewah wajib pakai Dexlite, dan sistem MyPertamina dikunci berdasarkan nomor polisi (Nopol). Selain itu, perlu ada manajemen buffer stock, misalnya tidak membongkar Solar pada waktu sore, saat jam pulang kantor, tetapi digeser ke jam 10-an malam.

"SPBU juga wajib menyediakan kantong parkir antrian di dalam area, jangan di bahu jalan, supaya ruko sekitar tidak jadi korban. Kalau ini jalan, baru antrean tidak jadi hantu tahunan," pungkasnya. Adoiii, ngeri pulak.

Apa kata pengusaha SPBU? Ketua DPC Hiswana Migas (Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas) Riau Tuah Laksamana Negara, mengatakan penyaluran BBM bersubsidi saat ini telah menggunakan sistem barcode sebagai bagian dari inovasi, regulasi dan pengawasan subsidi.

Menurutnya, sistem barcode ini memiliki masa berlaku selama 24 jam. Setelah kuota yang diberikan habis, kuota akan kembali tersedia pada hari berikutnya sesuai ketentuan.

"Kami menghimbau masyarakat, mohon BBM subsidi itu dipakai sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan celah dari sistem yang berlaku," ujar Tuah melihat polemik ini.

Dia menjelaskan, pihak SPBU hanya dapat menyalurkan BBM bersubsidi sesuai dengan kuota yang tersedia dalam sistem. Jika kuota pada hari tersebut telah habis, SPBU tidak dapat menyalurkan BBM bersubsidi melebihi batas yang telah ditentukan.

"Kalau kuotanya sudah habis, besok ada kuota baru lagi. Kami juga tidak bisa menyalurkan lebih dari kuota yang ditentukan karena ini merupakan BBM subsidi," katanya.

Tuah menegaskan, penyaluran BBM bersubsidi di SPBU telah menggunakan sistem digital sehingga setiap transaksi tercatat. Penyaluran tersebut juga harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam proses audit.

"Penjualan tanpa barcode, tidak mungkin kami lakukan penyaluran. Karena setiap akhir tahun pasti ada pemeriksaan dan seluruh penyaluran subsidi harus kami pertanggungjawabkan," jelasnya.

Terkait antrian panjang dan kebutuhan masyarakat, Hiswana Migas berharap adanya penambahan kuota BBM bersubsidi, khususnya di Riau. Usulan penambahan kuota tersebut sebelumnya telah disampaikan melalui pemerintah daerah dan diharapkan dapat diteruskan kepada pemerintah pusat.

Penambahan ini dinilai penting untuk mengantisipasi meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Sebentar lagi masuk Desember dan Nataru. Mobilitas kendaraan tentu akan meningkat. Kami berharap usulan penambahan kuota ini dapat disetujui sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi," kata Tuah lagi.

Meski Pemprov Riau dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut berulang-ulang menyampaikan bahwa kondisi stok BBM di Riau saat ini dalam keadaan aman. Namun, masyarakat sepertinya tak percaya.

"Kondisi stok Pertamina aman. Kami juga sedang melakukan aktivitas penerimaan kapal, sehingga stok yang ada di depot juga dalam kondisi siap," jelas Wilson sebagai Sales Manager Area Pertamina Patra Niaga coba meyakinkan.

Di sisi lain, Wilson mengakui terjadi peningkatan kebutuhan BBM masyarakat. Mengantisipasi kenaikan itu, Pertamina telah melakukan penambahan kuota sebesar 27 persen pada periode Agustus hingga September 2026.

Langkah ini dilakukan agar peningkatan konsumsi BBM tetap dapat diimbangi dengan ketersediaan pasokan.

"Saat ini memang ada peningkatan kebutuhan masyarakat. Alhamdulillah, untuk memenuhi kebutuhan itu, kami terus melakukan kesiapan agar kebutuhan ini bisa terpenuhi. Kondisi dalam keadaan baik, semua dalam keadaan siap siaga untuk melakukan distribusi ke SPBU. Masyarakat tetap tenang dan menggunakan BBM secukupnya," pungkasnya.

Analisa menarik disampaikan Mantan Gubernur Riau Edy Natar Nasution. Di hadapan DPRD Riau yang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah organisasi masyarakat di antaranya Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat (GMKR), Gerakan Masyarakat Adat Melayu Riau, Lembaga Masyarakat Melayu Bersatu (LMMB) Riau, serta pihak dari Pertamina, Forkopimda dan dinas terkait.

Di rapat itu, Brigadir Jenderal TNI (Purn), Edy Natar Nasution mengatakan bahwa saat ini terjadi kelangkaan BBM jenis Solar. Namun, jika dilihat dari ketersediaan stok Pertamina, BBM Solar di Riau dinilai masih cukup.

"Sehingga ada peluang orang untuk melakukan kecurangan dan mengambil keuntungan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa yang terjadi hari ini adalah adanya mafia. Mafia ini yang ada sekarang," ujarnya.

Untuk memberantas mafia tersebut, kata Edy, diperlukan Satuan Tugas (Satgas). Nantinya, Satgas ini terdiri dari aparat penegak hukum (APH) terutama TNI dan Polri.

"Satgas kita kan ada kepolisian, ada Kodam, kemudian ada POM, ada Jaksa. Bentuk, nanti kita awasi. Kalau dia enggak bisa, ya Kapolda suruh pindah dari Riau, gitu lho. Kalau enggak bisa, Pangdam suruh pindah dari Riau. Edy Natar yang nanti ngasih tahu, gitu lho. Kalau tidak bisa menyelesaikan masalah itu, pindah saja dari Riau, enggak ada gunanya di sini," tegas mantan Danrem 031 Wirabima ini.

Ternyata, tak lama waktu yang dibutuhkan mantan tentara ini membuktikan pernyataannya terkait adanya mafia BBM yang bermain di wilayah Riau.

Malam-malam, sekira pukul 21.30 WIB, 2 Oktober 2026, dia melakukan penggerebekan langsung di sebuah lokasi yang diduga kuat menjadi gudang penimbunan BBM ilegal. Tepatnya di Jalan Temu Puri, RT 04/RW 04, Kelurahan Industri Tenayan, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.

Edy Natar geram dan turun langsung ke lapangan. Memastikan seluruh proses berjalan sesuai hukum dan legalitas yang berlaku. Dia turut menggandeng otoritas setempat, mulai dari Ketua RT Susanto, Lurah Tenayan Jaya Suwandi, hingga aparat penegak hukum. Kapolsek Tenayan Raya, AKP Ronny Reduansyah, SH, MH. Sama-sama melihat langsung dan membuka kunci gudang yang diduga menjadi tempat penimbunan.

Guna menghindari fitnah dan menjaga transparansi, Kapolsek Ronny juga menghadirkan Heri selaku Sales Area yang bertindak sebagai perwakilan resmi dari pihak Pertamina Patra Niaga.

"Semua unsur kami libatkan di lapangan agar pelaksanaan ini benar-benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan transparan," ujar Edy Natar kepada sejumlah wartawan di lokasi kejadian.

Tak terbantahkan, dalam gudang, tim menemukan barang bukti dalam jumlah yang sangat besar. Di antaranya adalah 54 unit baby tank berkapasitas masing-masing 1.000 liter yang sebagian besar dalam kondisi terisi penuh BBM. Ditemukan pula 10 drum kaleng berwarna merah berkapasitas 210 liter serta 4 drum biru berkapasitas 210 liter yang juga sebagian terisi BBM.

Jika ditotal, tempat penimbunan ini memiliki kapasitas tampung mencapai 58.260 liter BBM. Waduuh

Terkait kepemilikan komoditas ilegal ini, Edy Natar mengungkapkan bahwa gudang dan BBM ini diduga kuat milik seorang oknum aparat.

"Ketika ditanya siapa pemilik BBM ilegal ini, diduga milik oknum aparat bernama Fauzi. Dugaan ini bukan tanpa alasan, karena sudah kami konfirmasi langsung kepada masyarakat setempat dan juga berdasarkan penjelasan dari pihak Polsek maupun kelurahan," jelas Edy.

Saat ditanya oleh awak media mengenai kemungkinan adanya lokasi serupa di wilayah lain, Edy Natar menjawab dengan tegas bahwa praktik ilegal ini diduga tersebar di beberapa titik.

"Saya memiliki data A1. Masih terdapat dugaan penimbunan BBM di beberapa tempat lainnya di Pekanbaru dan sekitarnya, baik yang berlokasi di Rumbai, Minas, maupun beberapa tempat lainnya," tegasnya lagi.

Balik ke pangkal masalah. Inikah yang terjadi di balik semua ini? Cerita horor yang di awal tadi, ternyata menyeruak juga. Mafia bermain, harga minyak dunia meroket, perang terjadi, polemik antar kawasan mencuat. Antrean di SPBU tak berkesudahan.

Semoga, selain inovasi MyPertamina yang menjaga alur distribusi, Satgas BBM ini bisa jadi solusi. Teringat pula, kisah Nabi Musa yang memiliki mukjizat berupa tongkat. Bisa digunakan untuk mengatasi semua masalah yang dihadapi.

‘’Tongkat Musa’’ ini, pernah dilontarkan Presiden Prabowo. Saat banyak pihak mendesak untuk secepatnya menyelesaian masalah akibat musibah banjir, tanah longsor dan bencana alam di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau. Bahwa, dia ingin mengatasi semua masalah dengan cepat di ‘’Duka Sumatera’’, itu satu harapan. Tapi soal caranya, itu perkara lain lagi.

Cuma saja, Prabowo jujur, dia sebut tak punya ‘’Tongkat Musa’’ untuk menyelesaikan masalah dalam sekejab. Apatah lagi Menteri Bahlil dan Pertamina. Ada suasana yang menakutkan, ‘’hantu’’ antrean, mafia BBM. Entah setelah jabatan Menteri ESDM kini dirangkap dengan Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Tampaknya harus kerjasama dan sama-sama bekerja.***

Fithriady Syam, jurnalis suratkabargenta.id yang bermastautin di Kota Pekanbaru