DBH Migas Riau Merosot Tajam, Bupati Siak Sebut Pusat Masih Nyicil Utang

SURATKABARGENTA.ID, SIAK – Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) untuk Provinsi Riau dan 12 kabupaten/kota di wilayah Riau diproyeksikan mengalami penurunan tajam pada 2027.

Berdasarkan data alokasi yang dihimpun, total DBH migas untuk daerah-daerah di Riau diperkirakan hanya mencapai Rp268,753 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan alokasi 2026 yang mencapai sekitar Rp1,176 triliun.

Penurunan tersebut mencapai Rp907,595 miliar atau sekitar 77,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi ini menunjukkan berkurangnya alokasi DBH migas yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, sehingga perlu dicermati oleh pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran tahun 2027.

Berikut rincian alokasi DBH migas 2026 dan proyeksi 2027 untuk Provinsi Riau serta 12 kabupaten/kota:

1. Provinsi Riau

Alokasi 2026 sebesar Rp157.572.639.000, sedangkan proyeksi 2027 sebesar Rp32.783.732.000. Turun Rp124.788.907.000 atau 79,19%.

2. Kabupaten Bengkalis

Alokasi 2026 sebesar Rp261.155.824.000, sedangkan proyeksi 2027 sebesar Rp50.641.204.000. Turun Rp210.514.620.000 atau sekitar 80,61%.

3. Kabupaten Indragiri Hilir

Alokasi 2026 sebesar Rp37.532.230.000, sedangkan proyeksi 2027 sebesar Rp25.487.235.000. Turun Rp12.044.995.000 atau sekitar 32,09%.

4. Kabupaten Indragiri Hulu

Alokasi 2026 sebesar Rp22.288.453.000, sedangkan proyeksi 2027 sebesar Rp6.115.022.000. Turun Rp16.173.431.000 atau 72,56%.

5. Kabupaten Kampar

Alokasi 2026 sebesar Rp105.033.384.000, sedangkan proyeksi 2027 sebesar Rp19.448.126.000. Turun Rp85.585.258.000 atau 81,48%.

6. Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing)

Alokasi 2026 sebesar Rp27.369.638.000, sedangkan proyeksi 2027 sebesar Rp6.429.105.000. Turun Rp20.940.533.000 atau 76,51%.

7. Kabupaten Pelalawan

Alokasi 2026 sebesar Rp48.823.392.000, sedangkan proyeksi 2027 sebesar Rp13.562.066.000. Turun Rp35.261.326.000 atau 72,22%.

8. Kabupaten Rokan Hilir

Alokasi 2026 sebesar Rp161.236.525.000, sedangkan proyeksi 2027 sebesar Rp26.612.515.000. Turun Rp134.624.010.000 atau 83,49%.

9. Kabupaten Rokan Hulu

Alokasi 2026 sebesar Rp69.538.210.000, sedangkan proyeksi 2027 sebesar Rp14.154.583.000. Turun Rp55.383.627.000 atau sekitar 79,64%.

10. Kabupaten Siak

Alokasi 2026 sebesar Rp132.048.316.000, sedangkan proyeksi 2027 sebesar Rp36.561.529.000. Turun Rp95.486.787.000 atau 72,31%.

11. Kota Dumai

Alokasi 2026 sebesar Rp90.088.804.000, sedangkan proyeksi 2027 sebesar Rp17.755.920.000. Turun Rp72.332.884.000 atau 80,29%.

12. Kota Pekanbaru

Alokasi 2026 sebesar Rp35.236.567.000, sedangkan proyeksi 2027 sebesar Rp7.727.372.000. Turun Rp27.509.195.000 atau 78,07%.

13. Kabupaten Kepulauan Meranti

Alokasi 2026 sebesar Rp28.388.909.000, sedangkan proyeksi 2027 sebesar Rp11.474.651.000. Turun Rp16.914.258.000 atau 59,58%.

Jika melihat daftar daerah berdasarkan persentase mengalami penurunan tertinggi ke persentase terendah DBH Migas, yakni:

1. Kabupaten Rohil - 83,49%
2. Kabupaten Kampar - 81,48%
3. Kabupaten Bengkalis - 80,61%
4. Kota Dumai - 80,29%
5. Kabupaten Rohul - 79,66%
6. Provinsi Riau - 79,19%
7. Kota Pekanbaru - 78,07%
8. Kabupaten Kuansing - 76,51%
9. Kabupaten Indragiri Hulu - 72,56%
10. Kabupaten Siak - 72,31%
11. Kabupaten Pelalawan - 72,22%
12. Kabupaten Kepulauan Meranti - 59,58%
13. Kabupaten Indragiri Hilir - 32,08%

Penerimaan DBH Migas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, khususnya lampiran V.5 mengenai rincian DBH sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi menurut provinsi serta kabupaten/kota.

Menyikapi hal ini, Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan, ini bukti pemerintah pusat tidak mampu mebayar lunas DBH Migas terhadap daerah penghasil.

"Pusat hanya bisa bayar nyicil dan jauh dari nilai utang pusat ke daerah. Di APBN 2026, pusat cuma nyicil sedikit utang, dan DBH Migas se-Riau dipangkas 77%," ujar Bupati Afni, Kamis (15/10/2026).

Menurutnya, berdasarkan data infografis GoodStats tersebut bukanlah sebuah kabar gembira untuk daerah penghasil dengan jumlah DBH yang dikirim pemerintah pusat ke daerah.

"Jangan bersenang hati dulu dengan persentase DBH Migas tersebut. Bengkalis itu uangnya Rp3 triliunan tertahan di pusat. Siak Rp1 triliunan, utang pusat ke Siak masih tersisa 360 miliar. Sementara DBH Migas dipangkas 72%," terangnya. (MNC/SP)