ISEEP 2026 Bahas Solusi Lingkungan Berbasis Ekologi Manusia dan Inovasi Sosial

SURATKABARGENTA.ID, BATAM – Persoalan lingkungan dan energi tidak lagi bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan teknologi dan regulasi. Keterlibatan masyarakat, pengetahuan lokal, serta tata kelola menjadi bagian penting untuk memastikan solusi lingkungan berjalan berkelanjutan.

Gagasan tersebut mengemuka dalam The 4th International Symposium on Environmental and Energy Policy (ISEEP) 2026 yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (FISIP UNRI) bersama FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) di HARRIS Hotel Batam Center, Senin (31/8/2026).

Mengusung tema “Human Ecology and Social Innovation in Environmental Sustainability”, simposium membahas berbagai persoalan lingkungan, mulai dari degradasi dan restorasi gambut, kebakaran hutan dan lahan, abrasi pesisir, konservasi mangrove, perubahan iklim, hingga transisi energi.

Dekan FISIP UNRI sekaligus Ketua Panitia 4th ISEEP 2026, Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos., M.Si., mengatakan isu-isu tersebut memiliki dimensi sosial yang kuat.

“Permasalahan kebakaran gambut, abrasi pesisir, hilangnya mangrove, dan transisi energi tidak pernah semata-mata menjadi persoalan teknis. Semua itu merupakan persoalan manusia: siapa yang mengambil keputusan, siapa yang menanggung risiko, dan pengetahuan siapa yang dipandang sah,” kata Meyzi.

Menurutnya, pendekatan ekologi manusia menempatkan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem. Karena itu, kebijakan lingkungan perlu mempertimbangkan pengalaman masyarakat yang berhadapan langsung dengan perubahan lingkungan.

Sementara inovasi sosial, lanjut Meyzi, menjadi penting karena solusi yang mampu bertahan dalam jangka panjang tidak hanya lahir dari teknologi, tetapi juga dari kekuatan institusi dan pengetahuan lokal.

Pembahasan mengenai gambut menjadi salah satu isu utama dalam forum tersebut. Zu Dienle Tan, Ph.D. dari Nanyang Technological University, Singapura, mengulas dinamika sosial-ekologis dalam degradasi dan restorasi lahan gambut melalui materi “Peat, Pressure, and Progress: Unpacking the Socioecological Dynamic of Peatland Degradation and Restoration”.

Sementara itu, Mariko Ogawa, Ph.D. dari Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Jepang, membahas pentingnya menggabungkan pengetahuan lokal dengan data lingkungan untuk menghadapi kebakaran lahan gambut di era digital.

Perspektif kebijakan dan kelembagaan juga menjadi perhatian. Prof. Dr. Ali Yusri, M.S. dari Universitas Riau mengangkat tema “Environmental Policy and Governance” yang membahas hubungan antara kebijakan lingkungan, kapasitas kelembagaan, dan tata kelola berkelanjutan.

Isu lingkungan pesisir dan energi turut masuk dalam rangkaian pembahasan. Berbagai makalah yang dipresentasikan peserta mengangkat topik keadilan lingkungan, keberlanjutan pesisir dan laut, konservasi mangrove, mitigasi kebakaran hutan, energi terbarukan, ekonomi hijau, perubahan iklim, hingga ketahanan masyarakat.

Forum tersebut juga membahas praktik pengelolaan lingkungan dari dunia usaha. Perwakilan PT Pertamina Patra Niaga memaparkan “Best Practice Peatland Management: Gambut Lestari, Alam Menghidupi” sebagai salah satu pengalaman praktis dalam pengelolaan lahan gambut.

Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Bappeda Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si., yang mewakili Wali Kota Batam, menilai hasil kajian akademik diperlukan untuk memperkuat perencanaan pembangunan.

“Forum ini menjadi ruang penting untuk mempertemukan pengetahuan akademik, kebutuhan kebijakan, pengalaman dunia usaha, dan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

ISEEP 2026 mempertemukan akademisi, peneliti, pemerintah, praktisi, dunia usaha, dan mahasiswa dari 10 negara. Sebanyak 74 naskah diterima, dengan 63 makalah kemudian dipresentasikan dalam sesi paralel, terdiri dari 21 makalah secara luring dan 42 makalah secara daring.

Dengan beragam perspektif tersebut, ISEEP 2026 menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai bagaimana persoalan lingkungan dapat ditangani dengan menggabungkan pengetahuan ilmiah, pengalaman masyarakat, kebijakan pemerintah, dan inovasi sosial. (MNC/SP)