Plt Bupati Curhat ke DPRD

SURATKABARGENTA.ID - Plt Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) Asmar mengungkapkan kondisi kabupaten paling bungsu di Riau tersebut yang masuk dalam kategori termiskin. Yang sangat diperlukan di desa-desa di Meranti adalah lapangan pekerjaan agar masyarakat tak lagi kerja di luar Meranti.

‘’Dari 12 kabupaten/kota di Riau, kamilah kabupaten termiskin. Berumur baru 14 tahun, saat ini paling bungsu. Terluar, termiskin, tertinggal. Maka kami fokus pada masalah kemiskinan,’’ kata Asmar dalam pertemuan dengan Komisi V DPR RI, Jumat malam (14/7/2023).

Ia merincikan, di Kabupaten Meranti terdapat 96 desa dan 5 kelurahan. ‘’Di antara 96 desa itu, 33 desa termasuk dalam kategori miskin ekstrim. 33 desa kami sangat miskin, dan 7 desa yang paling ekstrim. Salah satunya Desa Tanjung Bunga,’’ ujarnya. Ia sangat berharap kepada Komisi V DPR yang membidangi infrastruktur dan tenaga kerja untuk memberi perhatian kepada masyarakat Meranti. ‘’Tolong bantu kami Pak,’’ tuturnya.

Menurutnya, jalan dan pelabuhan, serta persoalan abrasi juga perlu dibantu. ‘’Tolong kami Pak, apa yang bisa diluncurkan pusat ke Meranti. Kalau bisa roket ya roket diluncurkan, kalau bisa uang ya uang diluncurkan. Yang penting membantu masyarakat Meranti Pak,” tukasnya.

Malam itu, seluruh kepala daerah dikomandoi Gubernur Syamsuar melakukan pertemuan dengan Komisi V DPR RI. Para kepala daerah bupati dan wali kota di Provinsi Riau mengambil momen ini untuk curhat terkait kondisi infrastruktur di daerahnya. Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur memang melakukan kunjungan kerja di Provinsi Riau dan telah mengunjungi beberapa daerah di Riau. Komisi V dipimpin oleh Wakil Ketua Muhammad Iqbal, dua orang anggota DPR RI Dapil Riau yakni Syahrul Aidi dan Effendi Sianipar, dan anggota komisi lainnya.

Komisi V membawa serta mitra kerja yang dihadapkan langsung dengan para kepala daerah.
Kepala daerah terlihat hadir langsung antara lain Bupati Pelalawan Zukri, Bupati Rohul Sukiman, Wali Kota Dumai Paisal, Bupati Rohil Afrizal Sintong, Bupati Inhu Rezita, Plt Bupati Meranti Asmar, Pj Bupati Kampar, dan Wabup Inhil Samsudin Uti. Hadir pula Sekdako Pekanbaru, Sekda Siak, dan perwakilan dari Bengkalis dan Kuansing. Para kepala daerah mencurahkan isi hati mereka soal kondisi di daerahnya. Mulai dari jalan, jalan lingkar, jalan yang rusak akibat truk over dimension over load (ODOL), persoalan truk batubara, kemiskinan, dan persoalan lainnnya.

Seperti yang diutarakan Wali Kota Dumai, Paisal, ada dua permasalahan di wilayahnya. Yaitu terkait jalan Lingkar Parit Kitang dan pembangunan turap untuk Sungai Dumai. Pemerintah Kota Dumai telah menganggarkan perencanaan pembangunan. Komitmen pihaknya juga sudah disiapkan sehingga hanya menanti janji dari anggota DPR RI untuk mengusulkannya di tahun 2024. “Jadi kami tidak banyak minta, hanya dua saja. Pertama jalan lingkar Parit Kitang mohon dibantu karena juga memang lalu lintas kawasan industri. Yang kedua turap untuk Sungai Dumai yang hari ini kami sudah sampaikan ke Bapak Syahril berapa kali sejak kami dilantik sampai sekarang belum ada solusinya,” ungkap Paisal.

Bupati Indragiri Hulu, Rezita Meylani juga meminta solusi atas kondisi jalan rusak di daerahnya yang disebabkan truk ODOL. “Ada tiga ruas jalan, yaitu Rengat-Kuala Cenaku itu ada sepanjang 8,26 Km. Kemudian, Jalan Lubuk Kandis-Pangkalan Kasai sepanjang 18,9 Km, Jalan Peranap-Air Molek sepanjang 22,87 Km. Ini dalam kondisi rusak sedang maupun rusak berat, yang mana jalan ini merupakan jalan menjadi urat nadi bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu maupun bagi masyarakat yang ada dari Sumbar maupun tetangga kami dari Kuantan Singingi,” katanya.

‘’Jalan tersebut rusak karena adanya muatan pengangkutan truk dari batubara yang melebihi kapasitas. Kami minta untuk tahun 2024 perbaikan itu bisa dapat dianggarkan melalui anggaran provinsi maupun melalui kebijakan Inpres. Tentunya untuk jalan ini rusak karena banyak truk batubara yang melewati jalan tersebut, hampir setiap hari itu pasti ada saja. Oleh karena itu, dengan kedatangan Bapak/Ibu DPR RI, kami berharap tiga ruas jalan ini menjadi salah satunya prioritas untuk perbaikan pada tahun 2024,” harapnya.

Ia juga menyampaikan soal kondisi jembatan di Kabupaten Indragiri Hulu yang berjumlah total 130 jembatan. Dari total itu ada 18 jembatan yang rusak ringan dan 28 jembatan rusak berat. Pihaknya setiap tahun selalu menyampaikan proposal, baik itu kepada Kementerian PUPR maupun ke Basarnas karena kebanyakan jembatan ini rusak akibat bencana banjir. “Kemudian, fasilitas umum seperti sekolah, jalan, rumah ibadah maupun rumah masyarakat yang rusak akibat dari hantaman dari banjir. Tentunya kami berharap ada anggaran yang diberikan pada tahun 2024 dalam hal perbaikan, baik itu perbaikan jalan maupun mengenai penanganan abrasi yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu,” beber Rezita.

Sekda Kota Pekanbaru, Indra Pomi mengungkapkan hasil kunjungan sebelumnya bersama Komisi V DPR RI di Terminal Mayang Terurai. Pada saat itu juga dikunjungi oleh Menteri Perhubungan dan beliau berjanji akan merevitalisasi terminal tersebut. ‘’Untuk mendukung terminal ini, di dalam RPJMN 2020-2024 Kota Pekanbaru itu menjadi salah satu penerima Bantuan Operasional bagi Trans Metro. Namun sampai sekarang kami belum mendapatkan ini. Mungkin nanti kalau dapat di 2024 kami bisa lebih memperluas jangkauan Trans Metro karena Trans Metro Pekanbaru ini juga sampai ke Kampar dan juga sebagian sampai ke Siak,” ungkapnya.

Bupati Pelalawan, Zukri Misran memaparkan soal jalan rusak di Lintas Bono yang perlu dibantu dan juga ada beberapa desa terisolir di wilayahnya. Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong banyak berbicara tentang jalan rusak akibat ODOL dan abrasi di Rohil. Bupati Rokan Hulu Sukiman berharap ada kebijakan menetapkan status jalan nasional di Rokan Hulu. Karena saat ini tidak ada status jalan nasional di Rohul padahal kabupaten tersebut merupakan kabupaten yang mengubungkan dua provinsi tetangga yakni Sumbar dan Sumut. Wakil Bupati Inhdragiri Hilir, Samsudin Uti banyak berbicara tentang jalan, jembatan yang rusak di Inhil yang perlu dibantu. Intinya, permasalahan mendasar yang lain yang dipaparkan para kepala daerah mayoritas adalah jalan rusak, jembatan, sekolah, dan lainnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Muhammad Iqbal beserta rombongan berjanji untuk menindaklanjuti semua keluhan, keinginan, dan permohonan dari kepala daerah di Riau terkait infrastuktur. Selain menindak-lanjuti ke Menteri terkait, semua permintaan tersebut nantinya secara spesifik bisa disampaikan kepada dua orang anggota Komisi DPR RI Dapil Riau yakni Syahrul Aidi dan Effendi Sianipar.

Syahrul Aidi mengatakan, dirinya berterima kasih kepada para kepala daerah yang mayoritas hadir dalam pertemuan dengan Komisi V sehingga solusi terkait infrastruktur di Riau bisa dicarikan. ‘’Dari semua yang disampaikan kepala daerah, mayoritas adalah persoalan jalan, khususnya jalan daerah. Kita tahu bahwa kondisi fiskal daerah untuk budget pembangunan jalan sangat minim, sementara kebutuhannya besar,’’ kata Syahrul Aidi.

Maka, lanjut politisi PKS ini, pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk mempersiapkan readiness criteria untuk jalan daerah, dengan argumen bahwa jalan daerah merupakan konektivitas pariwisata, pelabuhan, akses daerah terisolir dan kemajuan ekonomi. ‘’Nah, selain jalan, terhadap kondisi yang ada itu semua, kita ada dua orang di Komisi V Dapil Riau, mudah-mudahan bisa memberikan pengaruh signifikan bagi infrastruktur Riau,’’ jelasnya.

Syahrul Aidi mengakui, sampai hari ini Riau masih belum merasakan keadilan atas kebijakan pembangunan di bidang infrastruktur dari pemerintah pusat. Padahal kontribusi Riau terhadap devisa negara tentu sudah tidak diragukan lagi. “Kami telah berusaha semampu yang bisa kami lakukan. Bahkan dalam setiap kesempatan selalu kami perjuangkan tentang infrastruktur di Riau. Tidak hanya di rapat komisi, di rapat paripurna pun selalu kami suarakan tentang tidak adilnya negara terhadap Riau,” ulasnya.

Syahrul menekankan, perjuangan yang dilakukannya bersama kawan-kawan di Komisi V DPR RI tidak pernah sekalipun berlandaskan pada kepentingan politik. “Kami tak berpikir kepala daerahnya dari partai apa, dukungan politiknya ke siapa, yang penting bersama-sama menyuarakan apa yang dibutuhkan Riau di pusat,” kata anggota DPR RI Dapil Riau 2 itu.

Dia turut mendorong kepada kepala daerah untuk tidak sungkan menjalin komunikasi yang baik dengan Komisi V DPR RI dalam untuk kepentingan pembangunan Riau di masa depan. “Yang kami temui, masih ada kepala daerah sulit untuk membangun komunikasi, padahal kita ingin membangun daerahnya. Bahkan untuk membuat surat permohonan saja tidak bisa dikeluarkan. Ada masyarakatnya butuh jembatan, kami minta kepada kepala daerahnya untuk membuat atau mengajukan surat permohonan, tak bisa, tak mau dia buat suratnya. Apakah karena beda partai atau bagaimana. Padahal kami tak pernah memandang perbedaan itu,” ungkapnya.

Syahrul mengakui, dirinya paham betul bagaimana kondisi berbagai daerah di Riau saat ini khususnya di kabupaten dan kota yang mana porsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur sangat kecil. Bahkan, dalam pembahasan mengenai Undang-undang Jalan, Komisi V bersikeras agar jalan daerah dibangun oleh pemerintah pusat. Dengan kata lain, dalam undang-undang tidak lagi menggunakan kata ‘dapat’ tapi ‘dibangun’ oleh pemerintah pusat jika daerah tak mampu untuk membangunnya. ‘’Kita akan komit selalu perjuangkan masyarakat Riau, aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah. Saya akan semaksimal mungkin bagaimana anggaran dari pusat itu turun ke Riau,’’ tukasnya.(pu/net)