Tekan Angka Perkawinan Anak, Pemprov dan PTA Pekanbaru Perkuat Sinergi

SURATKABARGENTA.ID, PEKANBARU – Perlindungan perempuan dan anak membutuhkan sinergi lintas lembaga, terutama dalam mencegah perkawinan anak dibawah umur serta memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian.

Upaya tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pekanbaru melalui penandatanganan nota kesepahaman kerja sama.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan agama. Menurutnya, perlindungan harus dilakukan sejak sebelum perkawinan berlangsung hingga ketika rumah tangga berakhir dengan perceraian.

"Hari ini kita dipertemukan dalam satu ikhtiar penting, yaitu memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Kita ingin mencegah perkawinan anak sebelum terjadi, sekaligus memastikan hak perempuan dan anak tetap terlindungi ketika sebuah perkawinan berakhir dengan perceraian," ujar Plt Gubri SF Hariyanto di Gedung Daerah Serindit, Pekanbaru, Selasa (10/11/2026).

Dijelaskan, urgensi kerja sama tersebut juga tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025. Berdasarkan data tersebut, sebanyak 2,78 persen perempuan berusia 20 hingga 24 tahun di Riau telah menikah atau hidup bersama sebelum berusia 18 tahun. Selain itu, sepanjang 2025 tercatat sebanyak 9.277 perkara perceraian melalui peradilan agama di Provinsi Riau.

"Angka ini menjadi perhatian kita bersama. Perkawinan anak harus terus kita cegah, karena anak-anak kita berhak memperoleh pendidikan dan kesempatan untuk membangun masa depannya," jelasnya.

Diungkapkan, pencegahan perkawinan anak tidak hanya berkaitan dengan persoalan usia perkawinan, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Pendidikan serta kesempatan meraih masa depan yang lebih baik harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan perlindungan anak.

"Atas dasar itulah, Pemerintah Provinsi Riau menyambut baik dan mendukung kerja sama dengan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru ini," ungkapnya.

Di sisi lain, tingginya angka perceraian juga menjadi tantangan yang harus ditangani secara serius. Pemerintah ingin memastikan bahwa perempuan tetap memperoleh hak-haknya setelah perceraian, sementara anak-anak tidak kehilangan hak atas pengasuhan, pendidikan, dan nafkah dari kedua orang tuanya sesuai tanggung jawab masing-masing.

"Begitu pula ketika perceraian terjadi. Kita ingin memastikan perempuan memperoleh hak-haknya, dan anak-anak tetap mendapatkan pengasuhan, pendidikan, serta nafkah yang menjadi tanggung jawab orang tuanya," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Dr. Sutomo, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan wujud perhatian dan komitmen bersama dalam menjawab berbagai persoalan hukum. Hal ini juga sekaligus dapat megatasi permasalahan sosial yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian.

"Ini merupakan wujud perhatian serta komitmen bersama terhadap upaya perlindungan perempuan dan anak, khususnya dalam menghadapi berbagai persoalan hukum dan sosial yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, serta pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian," tuturnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Plt Gubernur Riau beserta jajaran Pemprov Riau atas keterbukaan dalam membangun sinergi bersama PTA Pekanbaru. Menurutnya, gagasan kerja sama yang sebelumnya telah dikomunikasikan mendapat respons positif hingga berkembang menjadi komitmen konkret melalui penandatanganan nota kesepahaman tersebut.

"Secara khusus kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Plt Gubernur Riau atas keterbukaan dan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam membangun sinergi bersama PTA Pekanbaru. Gagasan kerja sama yang telah kami komunikasikan ini memperoleh respon positif dan kembang menjadi komitmen yang lebih konkret seperti kesempatan ini," tambahnya.

Lebih lanjut, Sutomo menerangkan bahwa kerja sama ini diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen semata. Ia menyebut terdapat gagasan dari Plt Gubernur Riau agar kesepakatan tersebut ditindaklanjuti melalui penguatan regulasi, termasuk kemungkinan penyusunan peraturan daerah (perda) sebagai payung hukum untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Riau.

Dengan adanya kolaborasi tersebut, Pemprov Riau dan PTA Pekanbaru diharapkan dapat membangun langkah yang lebih terarah dalam mencegah perkawinan anak sekaligus memastikan hak-hak perempuan dan anak terpenuhi setelah perceraian.

Sinergi pemerintah daerah dan lembaga peradilan ini diharapkan mampu menghadirkan perlindungan yang tidak hanya tertuang dalam kesepakatan, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Bahkan terdapat pemikiran penting dari Bapak Plt Gubernur agar nota kesepahaman ini tidak berhenti pada penandatangan dokumen semata, tetapi dapat ditindak lanjuti dengan penguatan regulasi melalui penyusunan peraturan daerah," pungkasnya. (MNC/MCR)