Ancaman Nyata Fiskal Riau: DBH Migas Terjun Bebas, Ekonom Unri Dorong Hilirisasi

SURATKABARGENTA.ID, PEKANBARU – Ketergantungan terhadap sektor minyak dan gas bumi (migas) menjadi tantangan serius bagi ketahanan fiskal Provinsi Riau. Pasalnya, alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk seluruh daerah di Riau diproyeksikan hanya tersisa Rp269 miliar pada 2027, turun sekitar 94 persen dibandingkan 2024 yang mencapai Rp4,23 triliun.

Kondisi tersebut dinilai menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk segera memperkuat sumber-sumber ekonomi alternatif. Tanpa transformasi ekonomi yang terencana, penyusutan penerimaan migas berpotensi membatasi kemampuan daerah membiayai pembangunan sekaligus memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.

Akademisi Ekonomi Universitas Riau (Unri), Dr. Gatot Wijayanto, S.E., M.Si., CIAR., CSEA., mengatakan penurunan transfer pusat, termasuk DBH Migas, harus menjadi momentum bagi Riau untuk mengevaluasi struktur perekonomiannya.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa terus mengandalkan penerimaan dari sektor migas sebagai penopang utama pembiayaan pembangunan. Riau perlu memperkuat sektor-sektor produktif yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang.

Berdasarkan analisis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, alokasi DBH Migas seluruh daerah di Riau menunjukkan tren penurunan signifikan. Pada 2024 nilainya mencapai Rp4,23 triliun, kemudian turun menjadi Rp2,45 triliun pada 2025, dan Rp1,13 triliun pada 2026. Pada 2027, jumlahnya diproyeksikan hanya Rp269 miliar.

Gatot menilai sektor perkebunan, pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi perekonomian Riau. Namun, potensi tersebut harus dikembangkan melalui peningkatan nilai tambah, bukan sekadar mengandalkan penjualan komoditas mentah.

Komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan karet, misalnya, memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui hilirisasi industri. Langkah ini tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi produk, tetapi juga membuka lapangan kerja, memperluas rantai pasok, dan mendorong tumbuhnya usaha masyarakat.

“Riau harus mulai mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari migas. Kita memiliki potensi perkebunan dan sumber daya ekonomi lainnya. Persoalannya adalah bagaimana potensi tersebut dikembangkan menjadi industri yang memberikan nilai tambah di daerah, bukan hanya menjual bahan mentah,” jelasnya.

Selain transformasi ekonomi, Gatot juga mengingatkan pemerintah daerah agar lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja. Penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diproyeksikan mencapai Rp7,87 triliun pada 2027 berpotensi memberikan tekanan terhadap pembiayaan pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Ia menjelaskan, belanja pemerintah memiliki efek pengganda terhadap perekonomian. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi melibatkan tenaga kerja, penyedia material, transportasi, serta berbagai jasa pendukung.

Karena itu, efisiensi anggaran tidak boleh dilakukan secara merata tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap produktivitas ekonomi. Belanja yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat konektivitas, dan menggerakkan usaha masyarakat perlu tetap menjadi prioritas.

Gatot juga menyoroti rencana belanja Pemerintah Provinsi Riau pada 2027 yang diperkirakan meningkat menjadi lebih dari Rp10 triliun, dibandingkan sekitar Rp8,3 triliun pada tahun sebelumnya.

Menurutnya, peningkatan anggaran harus diikuti kualitas perencanaan dan efektivitas penggunaan. Besarnya anggaran tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi apabila tidak diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata.

Di sisi lain, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga perlu dilakukan melalui perluasan basis penerimaan, digitalisasi administrasi perpajakan, serta pemanfaatan aset daerah.

Namun, peningkatan PAD sebaiknya tidak hanya bertumpu pada kenaikan pajak dan retribusi, melainkan melalui pertumbuhan aktivitas ekonomi dan investasi.

Gatot menegaskan, tantangan fiskal 2027 seharusnya menjadi titik awal perubahan arah pembangunan Riau. Diversifikasi ekonomi, percepatan hilirisasi, peningkatan investasi, dan penguatan belanja produktif perlu dijalankan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penyusutan penerimaan migas dan transfer pusat tidak harus menjadi awal pelemahan ekonomi daerah. Sebaliknya, kondisi tersebut dapat menjadi momentum bagi Riau untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih mandiri, beragam, dan berdaya tahan. (MNC/SP)